Home > Izin lingkungan

Izin lingkungan

 

BIRO JASA PERIZINAN

CV. KEMIT JAYA

Jl. Delman Utama No. 52 Kebayoran Lama Utara

Jakarta  Selatan 12240 Indonesia

Telp. 021 7238374

Whatsapp: 081385096456

E-mai: kemit.jaya@gmail.com

 

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan

 

No Persyaratan  
1 Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000  
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor  
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
 
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
 
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
 
6 Cheklist Persyaratan

Izin Pengeboran Air Tanah

 
No Persyaratan  
1 Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000  
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor  
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
 
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
 
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
 
6 Izin Usaha Pengeboran Air Tanah [Fotokopi]  
7 Izin Lingkungan (AMDAL atau UKL UPL Kelas A), jika merencanakan untuk mengambil air bawah tanah dengan volume atau debit air > 50 liter/detik [Fotokopi]  
8 Izin Pengeboran Air Tanah (SIB) terdahulu (bila perpanjangan)  
9 Rekening air PDAM Jaya jika sudah menjadi pelanggan PDAM 3 bulan terakhir [Fotokopi]  
10 Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6.000 meliputi:
  • Pembuatan sumur-sumur bor khusus dgn Automatic Water Level Record untuk memantau
  • Pemanfaatan air bawah tanah sebagai cadangan apabila ada jaringan pelayanan PDAM Jaya
  • Pembuatan bak meter air yang laik dan mudah diperiksa
 
11 Lembar perhitungan neraca kebutuhan pemakaian air 12 bulan terakhir  
12 Proposal teknis yang dilengkapi dengan (silahkan unduh)  
13 Mencantumkan titik koordinat lokasi sumur (koordinat sistem geografis)  
14 Cheklist Persyaratan

Persetujuan Analisa Dampak Lalu Lintas

No Persyaratan  
1 Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000  
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor  
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
 
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
 
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
 
6 Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur (dahulu Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB)  
7 Dokumen kajian ANDALALIN dari konsultan  
8 Checklist Persyaratan

Izin Lingkungan - Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

 

 
No Persyaratan  
1 Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000  
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor  
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
 
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
 
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
 
6 Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA ANDAL) [Fotokopi]  
7 Izin Peil Lantai Bangunan (PLB) [Fotokopi]  
8 Bukti kepemilikan tanah (jenis bukti kepemilikan tanah yang bisa diterima di PTSP adalah Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Pakai, Sertifikat Hak Pengelolaan) [Fotokopi]  
9 Jika bangunan atau gedung:
  • Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) jika luas lahan lebih dari 5000 m2 [Fotokopi]
  • Ketetapan Rencana Kota (KRK) [Fotokopi]
 
10 Jika jalur atau utilitas:
  • Izin Prinsip Gubernur mengenai Rencana Jalur [Fotokopi]
  • Survey dan Perencanaan Trase Jalan, Jembatan, Salur
 
11 MOU jika ada kerjasama oleh pihak kedua atau ketiga  
12 Tim penyusun dokumen atau konsultan (silahkan unduh)  
13 Proposal teknis yang dilengkapi dengan (silahkan unduh)  
14 Cheklist Persyaratan

Izin Dewatering

No Persyaratan  
1 Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000  
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor  
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
 
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
 
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
 
6 Izin Peil Lantai Bangunan (PLB) [Fotokopi]  
7 Izin Dewatering terdahulu (bila perpanjangan)  
8 Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 yang menyatakan jumlah sumur dewatering, sumur recharging, dan piezometer  
9 Neraca air kegiatan dewatering  
10 Proposal teknis yang dilengkapi dengan (silahkan unduh)  
11 Laporan data perubahan muka air tanah yang dilengkapi dengan :
  • Data angka muka air tanah
  • Foto kondisi sumur dewatering
  • Foto piezometer
  • Foto kondisi sumur recharging
 
12 Mencantumkan titik koordinat lokasi sumur (Koordinat sistem geografis)  
13 Cheklist Persyaratan (silahkan unduh)  
14 Cheklist Persyaratan

Persetujuan KA ANDAL

 
No Persyaratan  
1 Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000  
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor  
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
 
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
 
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
 
6 Bukti kepemilikan tanah (jenis bukti kepemilikan tanah yang bisa diterima di PTSP adalah Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Pakai, Sertifikat Hak Pengelolaan) [Fotokopi]  
7 Izin Peil Lantai Bangunan (PLB) [Fotokopi]  
8 Jika bangunan atau gedung:
  • Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) jika luas lahan lebih dari 5000 m2 [Fotokopi]
  • Ketetapan Rencana Kota (KRK) [Fotokopi]
 
9 Jika jalur atau utilitas:
  • Izin Prinsip Gubernur mengenai Rencana Jalur [Fotokopi]
  • Survey dan Perencanaan Trase Jalan, Jembatan, Saluran, atau Utilitas [Fotokopi]
 
10 Jika kegiatan reklamasi:
  • IIzin Prinsip Reklamasi dari Gubernur [Fotokopi]
 
11 Jika kegiatan kepelabuhan:
  • Izin terkait pelabuhan dan fasilitasnya [Fotokopi]
 
12 MOU jika ada kerjasama oleh pihak kedua atau ketiga  
13 Surat penunjukan konsultan atau surat penunjukan penyusun dokumen dari pemrakarsa  
14 Tim penyusun dokumen atau konsultan (silahkan unduh)  
15 Proposal teknis yang dilengkapi dengan (silahkan unduh)  
16 Cheklist Persyaratan

Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

 

 
No Persyaratan  
1 Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000  
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor  
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
 
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
 
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
 
6 Izin Lingkungan [Fotokopi]  
7 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi]  
8 Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (SIPA), jika memanfaatkan air tanah [Fotokopi]  
9 Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 terdahulu  
10 MOU dengan pihak ketiga yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3  
11 Izin Pengelolaan Limbah B3 pihak ketiga  
12 Proposal teknis yang dilengkapi dengan (silahkan unduh)  
13 Jika tanah atau bangunan disewa:
  • Perjanjian sewa-menyewa tanah/bangunan
  • Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunanya digunakan
  • KTP pemilik tanah atau bangunan [Fotokopi]
 
14 Cheklist Persyaratan

Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Sumur Pantek

No Persyaratan  
1 Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000  
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor  
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
 
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
 
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
 
6 Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Sumur Pantek (SIPA Pantek) terdahulu (bila perpanjangan)  
7 Hasil analisa kualitas air dari laboratorium yang diakui oleh pemerintah  
8 Rekening air PDAM Jaya jika sudah menjadi pelanggan PDAM 3 bulan terakhir [Fotokopi]  
9 Surat ketetapan pajak pemakaian air tanah 3 bulan terakhir [Fotokopi]  
10 Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 yang menyatakan:
  • Pembuatan sumur resapan
  • Pemanfaatan air tanah sumur pantek sebagai cadangan
  • Pembuatan bak meter air yang laik dan mudah diperiksa untuk melindungi meter air
 
11 Proposal teknis yang dilengkapi dengan (silahkan unduh)  
12 Mencantumkan titik koordinat lokasi sumur (koordinat sistem geografis)  
13 Cheklist Persyaratan

IIzin Lingkungan - Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Kelas B (UKL UPL Kelas B)

No Persyaratan  
1 Surat Permohonan
  • Surat permohonan atau formulir permohonan
  • Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 tentang kebenaran data dan keabsahan data
 
2 Identitas Pemohon
Jika Warga Negara Indonesia (WNI) :
  • Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  • Kartu Keluarga (KK)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Jika Warga Negara Asing (WNA) :
  • Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA
  • Paspor
 
3 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
 
4 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian/Dinas Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
 
5
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
 
6 Bukti kepemilikan tanah (jenis bukti kepemilikan tanah yang bisa diterima di PTSP adalah Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Pakai, Sertifikat Hak Pengelolaan) [Fotokopi]  
7 Izin Peil Lantai Bangunan (PLB) [Fotokopi]  
8 Jika bangunan atau gedung :
  • Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) jika luas lahan lebih dari 5000 m2 [Fotokopi]
  • Ketetapan Rencana Kota (KRK) [Fotokopi]
 
9 Jika jalur atau utilitas :
  • Izin Prinsip Gubernur mengenai Rencana Jalur [Fotokopi]
  • Survey dan Perencanaan Trase Jalan, Jembatan, Saluran, atau Utilitas [Fotokopi]
 
10 Jika kegiatan reklamasi :
  • Izin Prinsip Reklamasi dari Gubernur [Fotokopi]
 
11 Jika kegiatan kepelabuhan :
  • Izin terkait pelabuhan dan fasilitasnya [Fotokopi]
 
12 MOU jika ada kerjasama oleh pihak kedua atau ketiga  
13 Tim penyusun dokumen atau konsultan, jika menggunakan konsultan penyusun :
  1. Daftar riwayat hidup penyusun studi UKL UPL 3 (tiga) tahun terakhir
  2. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari seluruh anggota tim yang menyatakan terlibat dalam penyusunan dokumen
 
14 Proposal teknis yang dilengkapi dengan:
  1. Dokumen UKL UPL sesuai Permen Lingkungan Hidup No.16 Tahun 2012 Lampiran IV dilengkapi dengan kata pengantar yang ditandatangani direksi dan distempel perusahaaan
 
15 Proposal teknis yang dilengkapi dengan :
  1. Peta titik lokasi (Gunther & Google Maps) dilengkapi dengan koordinat lokasi kegiatan
  2. Gambar perspektif rencana kegiatan atau gambar struktur bangunan dari arsitek perencana
  3. Foto situasi terakhir di lokasi rencana kegiatan
 
16 5Hasil analisa laboratorium terakreditasi  
17 Cheklist Persyaratan

Izin Lingkungan - Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan

No Persyaratan  
1 Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000  
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor  
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
 
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
 
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
 
6 MOU jika ada kerjasama oleh pihak kedua atau ketiga  
7 Surat pernyataan di atas materai Rp 6.000 dari pemrakarsa yang menyatakan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup  
8 Proposal teknis yang dilengkapi dengan (silahkan unduh)  
9 Cheklist Persyaratan (silahkan unduh)  
10 Bukti kepemilikan tanah (jika perusahaan berada di tanah atau bangunan milik sendiri) atau Perjanjian sewa-menyewa lahan atau tanah atau bangunan

Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Sumur Bor

No Persyaratan  
1 Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000  
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor  
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
 
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
 
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
 
6 Izin Pengeboran Air Tanah (SIB) [Fotokopi]
  • catatan: dokumen/data dibuat masing-masing 3 (tiga) rangkap
 
7 Izin Pemanfaatan Air Tanah Sumur Bor (SIPA Bor) terdahulu (bila perpanjangan)
  • catatan: dokumen/data dibuat masing-masing 3 (tiga) rangkap
 
8 Hasil analisa kualitas air dari laboratorium yang diakui oleh pemerintah  
9 Surat ketetapan pajak pemakaian air tanah 3 bulan terakhir [Fotokopi]  
10 Lembar perhitungan neraca kebutuhan pemakaian air 12 bulan terakhir  
11 Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6.000 meliputi:
  • Pembuatan sumur resapan
  • Pemanfaatan air tanah sumur pantek sebagai cadangan
 
12 Laporan pengeboran dengan standar teknis dari Direktorat Geologi dan Sumber Daya Mineral (DGSM) yang sekurang-kurangnya memuat gambar konstruksi atau penampang sumur, hasil logging, deskripsi atau pemerian litologi dan hasil uji debit  
13 Mencantumkan titik koordinat lokasi sumur (koordinat sistem geografis)  
14 Cheklist Persyaratan

Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah

No Persyaratan  
1 Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000  
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor  
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
 
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
 
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
 
6 Izin Lingkungan [Fotokopi]  
7 Sertifikasi perusahaan atau konsultan perencana IPAL  
8 Sertifikasi anggota tim perencana IPAL  
9 MOU perusahaan dengan perusahaan perencana IPAL  
10 Hasil analisa laboratorium inlet air limbah  
11 Proposal teknis yang diengkapi dengan (silahkan unduh)  
12 Rekening pemakaian air selama 1 (satu) tahun terakhir dari seluruh sumber air, jika ada  
13 Rekapitulasi pemakaian air untuk seluruh sumber air, dalam m3/hari  
14 Cheklist Persyaratan

Izin Peil Lantai Bangunan (PLB)

No Persyaratan  
1 Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000  
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor  
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
 
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
 
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
 
6 Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur (Pengesahan GPA atau bisa dipersingkat RTLB) atau Ketetapan Rencana Kota (KRK) [dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap]  
7 SK Gubernur atau Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), jika luas tanah di atas 5000 m2, jika Pengesahan GPA/RTLB tidak diterbitkan oleh PTSP [dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap]  
8 Proposal teknis yang dilengkapi
  • Data ukur peil eksisting (gambar remitting) dari Dinas Tata Air atau UPT PPP Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 2 rangkap (Kalkir dan re-kalkir)
  • Kajian tata air
 
9 Checklist Persyaratan

 

Title website anda